JAKARTA - Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) baru saja menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam upaya memperbaiki tata kelola serta meningkatkan efisiensi di sektor perbankan BUMN. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah untuk memastikan bank-bank milik negara mampu bersaing secara profesional dan transparan.
Erick menyatakan bahwa penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG) menjadi fokus utama dalam RUPS tersebut. “Sebagai pemegang mandat dalam pengawasan bank-bank milik negara, Kementerian BUMN terus mendorong transparansi, efisiensi, serta penguatan kinerja perbankan agar mampu menghadapi tantangan ekonomi ke depan,” ujar Erick Thohir dalam pernyataannya, Jumat 28 Maret 2025.
Dorongan Efisiensi dan Transparansi
Dalam upaya memperkuat efisiensi, Kementerian BUMN mendorong bank-bank Himbara untuk meningkatkan layanan digitalisasi dan efisiensi operasional. Hal ini dilakukan agar bank milik negara dapat bersaing dengan perbankan swasta dan fintech yang semakin berkembang pesat di Indonesia.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan model bisnis lama. Perbankan harus adaptif, inovatif, dan menerapkan digitalisasi dalam operasionalnya agar tetap relevan di era saat ini,” lanjut Erick.
RUPS kali ini juga menekankan pentingnya efisiensi biaya operasional serta optimalisasi aset. Erick menegaskan bahwa bank milik negara harus mampu memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat dan negara, terutama dalam mendukung pembiayaan sektor-sektor produktif seperti UMKM dan infrastruktur.
Meningkatkan Kepercayaan Publik
Dengan tata kelola yang lebih baik, Himbara diharapkan dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan BUMN. Menurut Erick, perbaikan sistem tata kelola dan transparansi keuangan merupakan langkah yang tidak hanya penting bagi investor tetapi juga bagi masyarakat luas yang menggunakan layanan perbankan.
“Kami ingin memastikan bahwa kepercayaan publik terhadap bank-bank BUMN tetap tinggi. Karena itu, transparansi dalam pengelolaan dana dan kebijakan perbankan menjadi salah satu prioritas utama,” tegasnya.
Himbara yang terdiri dari Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN, berperan penting dalam perekonomian nasional dengan memiliki basis nasabah yang sangat besar. Oleh karena itu, menurut Erick, penguatan tata kelola di sektor ini akan berdampak luas pada stabilitas ekonomi nasional.
Tantangan dan Prospek Ke Depan
Salah satu tantangan yang dihadapi Himbara saat ini adalah persaingan ketat dengan sektor perbankan swasta dan perusahaan fintech yang terus berkembang pesat. Oleh sebab itu, digitalisasi menjadi salah satu aspek penting yang terus didorong oleh Kementerian BUMN dalam strategi efisiensi Himbara.
“Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi sektor perbankan. Kita harus memastikan bahwa bank-bank milik negara dapat bersaing dengan layanan yang cepat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan nasabah saat ini,” papar Erick.
Ke depan, Himbara juga diharapkan dapat semakin memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masih membutuhkan dukungan permodalan.
“Bank BUMN harus menjadi solusi bagi para pelaku usaha, bukan hanya sekadar institusi keuangan. Dengan efisiensi dan tata kelola yang baik, kami yakin Himbara bisa lebih berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Erick.
Dengan langkah-langkah perbaikan yang terus dilakukan, diharapkan Himbara akan semakin solid dalam menjalankan fungsinya sebagai pilar utama perbankan nasional, mendukung perekonomian, serta memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
