JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tetap bersikukuh melarang pelaksanaan study tour bagi siswa SMA dan sederajat di wilayahnya. Keputusan ini tetap diberlakukan meskipun Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, tidak mengeluarkan kebijakan larangan serupa secara nasional.
Dalam pernyataannya, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa alasan utama larangan ini adalah karena selama ini kegiatan study tour lebih menonjolkan sisi rekreasi dibandingkan dengan unsur edukasi. Hal ini disampaikannya dalam wawancara melalui sambungan telepon pada Senin 24 MARET 2025 malam.
"Saya tidak melarang study tour dalam arti sesungguhnya, tetapi selama ini kegiatan itu lebih condong ke arah piknik," ujarnya.
Fokus pada Pembelajaran yang Lebih Bermakna
Menurut Dedi, tujuan awal dari study tour sebenarnya adalah untuk memberikan pengalaman belajar di luar kelas yang bermakna bagi siswa. Namun, dalam praktiknya, kegiatan ini justru lebih banyak berisi agenda wisata dibandingkan dengan kegiatan akademik.
"Seharusnya, study tour memberikan pengalaman belajar yang nyata bagi siswa. Namun, yang sering terjadi adalah mereka lebih banyak menghabiskan waktu di tempat wisata tanpa mendapatkan manfaat pendidikan yang sesuai dengan kurikulum," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini sering kali menjadi ajang konsumtif bagi siswa, di mana mereka lebih banyak fokus pada belanja oleh-oleh ketimbang memahami materi yang berkaitan dengan studi mereka.
Keamanan dan Keselamatan Siswa Jadi Pertimbangan
Selain faktor edukasi, aspek keselamatan siswa juga menjadi perhatian utama dalam kebijakan pelarangan ini. Beberapa kasus kecelakaan yang menimpa siswa saat mengikuti study tour menjadi alasan kuat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menghentikan sementara kegiatan ini.
"Kami tidak ingin kejadian-kejadian kecelakaan yang melibatkan siswa terus berulang. Keamanan mereka adalah prioritas utama, dan banyak kasus yang menunjukkan bahwa penyelenggaraan study tour tidak selalu memiliki standar keselamatan yang baik," tegas Dedi.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Jawa Barat, dalam lima tahun terakhir, terjadi beberapa insiden kecelakaan yang melibatkan rombongan siswa study tour. Beberapa di antaranya berakhir dengan korban jiwa dan luka-luka akibat kurangnya pengawasan terhadap aspek keselamatan perjalanan.
Reaksi Beragam dari Masyarakat dan Pihak Sekolah
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari berbagai pihak, termasuk orang tua siswa, guru, dan operator tur pendidikan. Sebagian besar orang tua mendukung keputusan Gubernur Dedi Mulyadi, terutama mereka yang khawatir dengan keselamatan anak-anak mereka.
"Saya sebagai orang tua sangat setuju dengan larangan ini. Saya sering mendengar kasus kecelakaan saat study tour, dan itu membuat saya takut jika anak saya ikut," ujar Yanti, seorang wali murid di Bandung.
Namun, di sisi lain, beberapa pihak sekolah dan agen perjalanan pendidikan merasa kebijakan ini terlalu membatasi pengalaman belajar siswa.
"Kami selalu berusaha membuat study tour lebih bermanfaat secara akademik. Jika ada kekurangan, mungkin sebaiknya pemerintah memberikan panduan yang lebih jelas daripada melarang sepenuhnya," kata Rudi Santoso, kepala sekolah salah satu SMA di Kota Bogor.
Alternatif Pengganti Study Tour
Sebagai pengganti study tour, Gubernur Dedi Mulyadi mendorong sekolah-sekolah untuk mengadopsi metode pembelajaran berbasis proyek dan kunjungan edukatif yang lebih terarah. Beberapa alternatif yang diajukan antara lain:
Kunjungan ke Industri dan Perusahaan Lokal – Siswa bisa mendapatkan pengalaman langsung mengenai dunia kerja dengan mengunjungi pabrik, perkantoran, atau pusat penelitian.
Program Magang Siswa – Sekolah dapat bekerja sama dengan berbagai institusi untuk memberikan pengalaman kerja singkat bagi siswa.
Studi Lapangan di Wilayah Sekitar – Siswa bisa melakukan eksplorasi ilmiah atau sosial di lingkungan terdekat yang masih sesuai dengan materi pelajaran.
Virtual Tour dan Pembelajaran Digital – Dengan teknologi, siswa bisa mengakses berbagai pengalaman edukatif secara virtual tanpa harus melakukan perjalanan jauh.
Kebijakan Nasional Tetap Memperbolehkan Study Tour
Meskipun Gubernur Jawa Barat menerapkan larangan ini di wilayahnya, kebijakan nasional tetap memperbolehkan study tour dengan catatan bahwa pelaksanaannya harus memenuhi standar edukatif dan keamanan yang tinggi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan melarang study tour secara nasional, namun sekolah diwajibkan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi siswa.
"Kami menyerahkan keputusan ini kepada masing-masing daerah dan sekolah. Yang terpenting adalah memastikan bahwa study tour memiliki nilai edukasi yang kuat dan memperhatikan faktor keselamatan siswa," ujar Abdul Mu'ti dalam konferensi pers di Jakarta.
Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk melarang study tour bagi siswa SMA dan sederajat di wilayahnya didasarkan pada dua faktor utama: kurangnya nilai edukasi dalam pelaksanaannya dan risiko keselamatan yang tinggi. Meskipun kebijakan ini mendapat dukungan dari sebagian besar orang tua, beberapa pihak sekolah dan agen perjalanan pendidikan merasa kebijakan ini terlalu ketat.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah mendorong metode pembelajaran yang lebih inovatif dan aman, seperti kunjungan industri, program magang, serta pembelajaran berbasis proyek. Sementara itu, secara nasional, pemerintah pusat masih memperbolehkan study tour dengan syarat adanya peningkatan aspek edukasi dan keamanan.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan metode pembelajaran bagi siswa di Jawa Barat bisa lebih efektif dan tetap memberikan pengalaman belajar yang bermakna tanpa mengorbankan keselamatan mereka.
